Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Pengguna situ Cipondoh kurang memperdulikan lingkungan...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::...Pertunangan Putra SBY bukan Nuansa Politik....::...Kantor Glest Radio, LSM dan Majelis Dzikir aura insani Di Salahgunakan Oknum Media Cetak..::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Berita Utama

Langganan Via Email

Translate

Berita Lainnya

GlestRadio-Unik

Glest Radio. Diberdayakan oleh Blogger.

Terbaru

Oknum Pegawai Dinas Tata Ruang Pemda Kab.Tangerang Masuk Bui

GlestRadio.com - Seorang pegawai Dinas Tata Ruang Pemda KabupatenTangerang yang berinisial SJN, terlibat penganiayaan terhadap mantan istrinya. Kejadian bermula dari perebutan harta gono gini yang sebenarnya masih berlangsung di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang. Mantan istrinya membuka paksa salah satu rumahnya yang tidak diakui oleh SJN beralamat di Perum Munjul Permai Cisoka, untuk mengambil barang-barang adiknya yang dititipkan jauh hari sebelum terjadi perceraian, karena kunci dibawa oleh SJN. Sebelumnya mantan istrinya telah memberitahukan rencananya tersebut kepada RT/RW setempat.

Begitu mengetahui apa yang dilakukan mantan istrinya, serta merta Sjn yang sudah mempunyai rumah baru di Perum PWS Blok AF No. 16-09 Tigaraksa, datang ke Cisoka. Dengan emosi yang meluap-luap, SJN menghajar mantan istrinya WN hingga babak belur dan tak sadarkan diri. Disaksikan anak perempuannya dan para tetangga. Kejadian berlangsung di luar dan di dalam rumah.

Tak terima dengan perlakuan tersebut, WN dibantu para tetangganya melaporkan SJN ke Polsek Cisoka. Beruntung laporan langsung ditanggapi dan korban WN divisum di sebuah klinik tak jauh dari Polsek Cisoka.
SJN yang pernah dipromosikan menjadi Kabag di kantornya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Namun sampai pemanggilan yang ketiga tidak pernah dipenuhi, bahkan SJN berlaku seakan kebal hukum dihadapan teman-temannya.

Akhirnya Polisi menjemput paksa SJN di rumahnya pada 17 Februari 2012. Hingga kini masih mendekam di Tahanan Polsek Cisoka dan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolsek Cisoka AKP Afroni, berkas sudah dilimpahkan dan barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan.

Keluarga tersangka melobi korban untuk mengajak damai, bahkan SJN yang sebelumnya sangat arogan dengan memelas minta pembatalan laporan dari korban. Dengan menawarkan seluruh harta gonogini untuk korban, sampai ia merengek untuk rujuk kembali. Padahal saat ini SJN sudah memiliki istri yang dinikahi secara siri saat proses perceraian masih berlangsung. Namun WN tak bersedia dan ingin tetap melanjutkan ke meja hijau.

Keluarga tersangka juga mengajukan penangguhan penahanan, karena tersangka yang anggota PNS di lingkungan Pemda Tigaraksa Tangerang tak ingin kehilangan statusnya sebagai PNS yang sangat dibanggakan keluarganya. Salah satu kakak tersangka bahkan berani berjanji, jika SJN dipecat dari PNS ia akan telanjang dan berjalan sepanjang jalan depan rumahnya.

Sumber : Tangerang News
21.52 | 1 komentar | Read More

Kabupaten Tangerang perlu 96 pengawas pabrik

Kabupaten Tangerang -GlestRadio.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, Banten, hingga saat ini membutuhkan 96 orang pengawas pabrik.

"Kita butuh sekitar 96 orang untuk melakukan pengawasan ribuan pabrik di Kabupaten Tangerang," kata Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans Kabupaten Tangerang, Deni Rohdiani di Tangerang, Jumat.

Ia menjelaskan, saat ini Disnakertrans baru memiliki sekitar 19 orang tenaga pengawas.

Jumlah tersebut tidak sebanding dengan total perusahaan di Kabupaten Tangerang mencapai ribuan.

Apalagi, tugas pengawas tersebut tidak tergolong mudah namun memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Bahkan, ada juga petugas pengawas yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus hingga berkasnya P21 (lengkap, red).

"Petugas pengawas ada yang PPNS dan pengawas biasa ditempatkan untuk memantau perusahaan yang bermasalah," katanya.


Sumber : Antara



(KR-MSR)

Editor: Aditia Maruli
21.33 | 0 komentar | Read More

Pegang Kartu Jampersal, Pasien di Tangsel Tetap Dibebani Biaya

GlestRadio.com - Beberapa pasien persalinan mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan (Tangsel). Pihak RSUD menarik biaya kepada masing-masing pasien sebesar Rp30.000 untuk pasien rawat jalan kendati mereka sudah mengantongi surat Jaminan Persalinan (Jampersal).

Jampersal merupakan salah satu program yang digulirkan Pemerintah Kota Tangsel di samping Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) guna menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah.

Namun, kenyataan di lapangan program Jampersal dirasa tidak berjalan dengan baik. Hal itu pula yang dirasakan Wawan, 34, saat proses pengobatan rawat jalan istrinya pascamelahirkan.

"Katanya kalau pakai Jampersal, semua biaya ditanggung Pemerintah. Tapi saya dan beberapa pasien lainnya tetap dikenakan biaya," ujarnya Senin (9/7).

Ia menambahkan, sebelumnya keluhan tersebut sudah sempat ditanyakan kepada pihak RSUD Tangsel. Namun, mereka beralasan pungutan biaya dilakukan karena program Jampersal berlaku hanya untuk proses kelahiran saja.

Untuk proses persalinan sendiri, Wawan mengaku kalau pihak RSUD memang tidak memungut biaya. Namun, dirinya merasa keberatan kalau proses rawat jalan dipungut biaya seperti yang dibebaninya sekarang ini.

"Kalau untuk sekali datang sih memang tidak terlalu besar, tapi kan tidak cukup sekali. Lagian buat apa ada Jampersal," cetusnya.

Ia meyakini kalau praktik pungutan liar biaya rawat jalan persalinan tidak hanya dialaminya saja. Wawan menduga pihak RSUD Tangsel menarik pungutan kepada semua pasien rawat jalan.

Sebelum memegang surat Jampersal, tambah Wawan, dirinya sudah melalui proses pendataan lewat RT, RW, dan Kelurahan yang menyatakan kalau dirinya memang masuk kategori masyarakat kurang mampu.

Untuk itu, ia juga berencana akan melayangkan surat kepada instansi terkait guna menertibkan praktik pungli di RSUD Tangsel.

"Sudah pasti bukan saya saja yang dipungut biaya, buktinya pasien rawat jalan yang bareng istri saya juga dipungut biaya," terangnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Tangsel, Dadang menjelaskan, kalau Jampersal merupakan jaminan persalinan bagi masyarakat kurang mampu untuk empat sasaran, yakni pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan hingga 42 hari setelah melahirkan, pelayanan nifas termasuk KB setelah persalinan, serta pelayanan bayi baru lahir dari 0 sampai 28 hari.

Menurutnya, dana Jampersal merupakan bagian dari dana Jamkesmas yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setiap tahunnya. Namun, untuk besaran anggaran tahun 2012 ia belum dapat menjelaskannya secara rinci.

"Kalau tahun 2011 sudah kita alokasikan dana sebesar Rp7,593 miliar. Untuk Jamkesmas Dasar sebesar Rp1,669 miliar serta sisanya untuk anggaran Jampersal," jelasnya.

Disinggung terkait masih maraknya pungutan liar terhadap pasien Jampersal, Dadang masih akan menelusuri informasi tersebut. Yang jelas ia menjamin biaya gratis untuk pasien yang masuk pada program Jampersal.

"Saya baru mendengar kabar itu sekarang. Nanti kita akan cek k elapangan, jika memang terbukti, kita akan menegur pihak yang bersangkutan," tutupnya. (DA/OL-10)




Sumber : Media Indonesia
06.40 | 0 komentar | Read More

Ruang Arsip Jamsostek Tangerang Terbakar

Tangerang, GlestRadio.com - Si jago merah menghanguskan ruang arsip Kantor Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) cabang Tangerang, Banten, Ahad (8/7). Petugas pemadam kebakaran dari Kota Tangerang, sempat kesulitan menjinakkan kobaran api yang meluluhlantakkan sebagian isi kantor tersebut.

Banyaknya bahan mudah terbakar seperti meja, kursi, dan kertas dokumen kantor, membuat kobaran api sulit untuk dijinakkan. Ditambah lagi kobaran api yang berada di ruang belakang gedung.

Kuat dugaan sumber api akibat korsleting atau hubungan pendek arus listrik di ruangan arsip. Ini mengingat pada Ahad siang hingga petang ada karyawan yang lembur dan bekerja di dalam ruang tersebut.

Menurut keterangan saksi mata, api dengan cepatnya membakar gedung. Bahkan, sempat terdengar suara ledakan beberapa kali dari dalam gedung tersebut.

Berdasarkan keterangan sejumlah petugas satuan pengamanan atau satpam kantor, sebelum api membakar ruang arsip, terlebih dahulu lampu Kantor Jamsostek padam. Kemudian ada asap dan api. Satpam pun berupaya memadamkan api. Namun si jago merah baru berhasil dijinakkan setelah enam mobil pemadam diterjunkan ke lokasi.(ANS)

Sumber : Liputan 6
06.35 | 0 komentar | Read More

Harga Sembako di Tangerang mulai Melambung

Tangerang - GlestRadio.com : Dua minggu menjelanb bulan puasa, harga sembako di sejumlah pasar di Tangerang mulai merangkak naik. 

Itu terjadi karena minimnya pasokan sembako di pasar pasar-pasar tradisional tersebut. 

Berdasarkan pemantauan di Pasar Anyar, Tanah Tinggi, Malabar, Kota Tangerang dan Pasar Curug serta Pasar Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten harga sembako yang naik sejak akhir pekan lalu adalah telur. 

Harga telur naik dari Rp14 ribu menjadi Rp17 ribu per Kg. Gula pasir dari Rp12 ribu menjadi Rp13 ribu per Kg. 

Bawang putih dari Rp12 ribu menjadi Rp16 ribu. Begitupula dengan lada, naik dari Rp70 ribu menjadi Rp110 ribu per Kg. 

Akibat kenaikan tersebut, sejumlah pedangan dan konsumen mengeluh. Sebab dengan kenaikan mempengaruhi omset mereka. 

"Ya meski harga naik, omset kita justru menurun," kata Aris, pedagang Telur di Pasar Anyar, Kota Tangerang. 

Sebab konsumen banyak yang mengurangi pembeliannya, dari dua kilo menjadi satu kilo. 

"Harga sembako ini naik karena pasokan dari sananya minim, sehingga berpengaruh pada harga," kata Maman pedang bawang Putih. 

Kondisi ini juga dikeluhkan para konsumen. Pasalnya dengan pendapatan yang tidak bertambah, mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. 

"Kalau sudah begini, harus ada menu yang kita kurangi," kata Lela, seorang ibu rumah tangga yang ditemui di Pasar Cikupa. 


Sumber : Media Indonesia
20.51 | 0 komentar | Read More

KRL Ekonomi Tangerang Diganti Commuterline

JAKARTA, GlestRadio.com - Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa kereta rel listrik (KRL) di lintas Tangerang, PT KAI dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) mengganti KRL ekonomi menjadi KRL Commuterline mulai 30 Juni.

Dalam keterangan pers, Sekretaris Perusahaan PT KCJ Makmur Syaheran, Rabu (27/6/2012), mengatakan jadwal perjalanan KRL Commuterline pengganti ini akan sama dengan jadwal KRL ekonomi yang ditarik.

"Dijalankannya KRL Commuterline tersebut dikarenakan rangkaian KRL ekonomi sering mengalami kerusakan sehingga akan menggangu perjalanan kereta yang lain dan pelayanan kepada penumpang juga akan terganggu," kata Makmur.

Tercatat ada 16 perjalanan KRL ekonomi lintas Tangerang, masing-masing delapan perjalanan dari Stasiun Tangerang ke Stasiun Duri dan delapan perjalanan dari Stasiun Duri ke Stasiun Tangerang.



Editor : Sonya Hellen Sinombor
00.47 | 0 komentar | Read More

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tangerang Ditetapkan sebagai Tersangka

Kabupaten Tangerang - Glest Radio.com -Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tangerang, Ari Novi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Akibat kasus itu, Ari diancam penjara selama empat tahun. 

Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Shinto Silitonga mengatakan, Ari terlibat kasus penipuan pembelian rumah di Citra Raya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.
"Setiap kali ditagih pelunasan rumah tersebut, tersangka selalu berkelit sudah membayar. Tapi setelah dicek ke Bank, tempat anggunan pembayaran pelunasan rumah tersebut, ternyata belum dibayar juga," ucapnya. 

Menurut Shinto, kasus tersebut sudah bergulir sejak 2011 lalu. Namun karena kondisi tersangka pada waktu itu sakit, penyelidikan kasus tersebut ditunda. Adapun kasus ini, berawal dari perjanjian tersangka dengan pihak penjual rumah yang berinisial D beberapa tahun lalu. 

"D merasa ditipu oleh tersangka. Katanya sudah membayar rumah itu, tapi ternyata tidak," ujarnya. 

Namun meski sudah berstatus tersangka, Ari Novi hingga saat ini masih menjadi Sekretaris DKP Kabupaten Tangerang. Bahkan pihak Polresta Tangerang juga tidak melakukan penahanan. "Kami rasa tersangka tidak mungkin kabur. Karena tersangka juga masih menjabat Sekretaris DKP," ucap Shinto.

Penetapan Ari sebagai tersangka, kata Shinto, berdasarkan bukti-bukti serta hasil pemeriksaan para saksi, baik dari pihak pelapor maupun Bank yang menerima anggunan setoran rumah tersebut. Saat ini, berkas perkara sudah dimasukkan ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa. 

Atas perbuatannya itu, Ari Novi dijerat pasal 167 KUHP dan 378 KUHP, dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.(DIW)

Sumber : Tangerang News
00.41 | 0 komentar | Read More

Pemkot Tangsel : Penerima Dana Hibah dan Bansos Wajib Miliki Kepwal

Setu - GlestRadio.com – Setiap organisasi atau kelompok yang berhak menerima dana hibah dan bantuan social (Bansos) harus memiliki Keputusan Walikota Tangerang Selatan (Kepwal). Ketetapan tersebut telah tertuang dalam payung hukum Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 92 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Demikian disampaikan dalam acara Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2012. Acara ini diselenggarakan di Graha Widya Bhakti, Puspiptek, Selasa, 3 Juli 2012. “Pada Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) penyaluran dana hibah dan Bansos di huruf G diatur masalah itu,” ungkap Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tangerang Selatan - Ade Iriana, kepada Web Tangsel usai menghadiri acara sosialisasi.

Ade menjelaskan, dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyaluran Dana Hibah dan Bansos mengatur bahwa sistem penganggaran dan prosedur pertanggungjawaban harus diatur dalam Perwal. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk seluruh daerah.
Ketentuan ini, terang Ade, berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tentang hal yang sama. Ketentuan tersebut tidak mengatur bahwa setiap penerima dana hibah dan Bansos harus memiliki Keputusan Walikota.

Masih menurut Ade, regulasi terbaru ini bertujuan untuk menghindari adanya pemohon atau penerima dana hibah dan Bansos fiktif. Bagi pihak yang berhak menerima pun masih harus mengikuti serangkaian verifikasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Jadi nantinya tidak akan ada lagi “penumpang gelap”. Nantinya TAPD akan melihat RAB (Rencana Anggaran Belanja) dari proposal yang diajukan itu logis atau tidak. Dan ketentuan (Perwal Nomor 92 Tahun 2011) ini sifatnya tidak mengikat,” paparnya.

Di tempat yang sama,hadir memberikan materi Kepala Bidang Akutansi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) - Sumohardjo. Para peserta yang hadir berasal dari pimpinan atau perwakilan di 54 kelurahan/desa di Kota Tangerang Selatan. Para peserta nantinya dapat menjembatani ke masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing.

“Agar satu bahasa, tidak beda-beda lagi dalam memahami mekanisme dan prosedur penyaluran dana hibah dan Bansos. Saya kira proposal harus masuk terlebih dulu sebelum ketuk palu,” jelasnya.
Mantan Kepala Bidang Aset DPPKAD ini menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan sedang menyusun draft Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2012. “Biar kita dalam memberikan bantuan hibah dan Bansos tidak aka nada lagi permasalahan,” ujar Sumohardjo.

Dalam acara sosialisasi ini juga turut menghadirkan Inspektur Pembantu II dari Inspektorat Kota Tangerang Selatan Ahmad Gani, yang hadir sebagai narasumber dan menyampaikan materi dari aspek legalitas formal pihak penerima dana hibah dan bansos. Kegiatan ini juga dilakukan sesi tanya-jawab antara peserta dengan narasumber yang hadir. (bpti-ts)

00.07 | 0 komentar | Read More

Ketua FBR: Yang Mau Bubarkan Ormas Stres


GlestRadio.com - Bentrokan antar ormas Forum Betawi Rampug (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP) di Tangerang Selatan, akhirnya memunculkan isu pembubaran ormas. Sejumlah pihak menganggap keberadaan ormas hanya meresahkan masyarakat. Menanggapi hal itu, Ketua Umum FBR, KH. Lutfi Hakim, menyatakan isu pembubaran ormas menandakan pemerintah dan DPR sudah frustasi.

"Isu pembubaran itu terutama dihembuskan oleh Komisi II DPR. Yang mau bubarkan ormas seperti FBR atau Pemuda Pancasila itu orang stres," ujar Lutfie Hakim dalam perbincangan dengan VIVAnews di kediamannya Jalan Raya Bekasi kilometer 26, nomor 66, Ujung Menteng, Jakarta Timur.

Menurut dia, isu pembubaran ormas itu seperti orang tua yang tega membunuh anaknya sendiri. "Saya umpamakan, kita punya anak, anak kita nakal dan sulit diatur, masa harus dibunuh. Biar bagaimana itu kan tetap anak kita," kata bapak tiga anak itu.

Ia mengatakan, pembubaran ormas tidak menjamin akan menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, Lutfi menilai akan menimbulkan permasalahan baru. Seharusnya dewan melihat keributan antar ormas ini dengan bijaksana, bukan dengan memunculkan isu pembubaran.

"Harusnya ini memicu tanggung jawab mereka untuk bisa lebih menjadikan segala fenomena persoalan di masyarakat sebagai peluang yang memacu kreativitas mereka dan menunjukkan bahwa mereka layak untuk memimpin," katanya.
Bentrokan antara FBR dan PP terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam, 1 Juli 2012. Tiga anggota PP diserang oleh puluhan anggota FBR di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya satu anggota PP luka bacok.
Sebelumnya bentrokan juga terjadi di belakang Ruko Sabar Ganda Asri, Pondok Aren, Tangerang Selatan Rabu dini hari, 27 Juni 2012. Ketua Gardu 287 FBR Pondok Betung, Muhidin alias Picuk tewas dalam insiden itu.

Buntut dari penyerangan itu, puluhan orang yang menggunakan pakaian hitam melempari rumah Karnadi, tokoh ormas Pemuda Pancasila yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, dengan molotov.

Massa yang beringas juga membakar dua mobil jenis Suzuki Escudo warna biru B 1236 KM dan sedan Volvo biru tua B 735 JJ. Belum puas, mereka kemudian membakar motor merek Kaisar B 3201 NUH.

Aksi perusakan yang diduga kuat dilakukan anggota FBR terjadi saat ratusan anggota ormas ini melakukan sweeping untuk mencari pelaku pembunuhan Muhidin. (eh)

Sumber : Viva News
00.01 | 0 komentar | Read More

Rumah Tokoh Pemuda Pancasila Tangerang Masih Dijaga Ketat


GlestRadio. - Pascapenyerangan salah satu organisasi massa di rumah Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Karnadi, hingga Selasa (3/7), masih dijaga ketat aparat kepolisian. Penyerangan yang terjadi Rabu pekan lalu itu masih menyisakan trauma bagi keluarga Karnadi dan tetangga di sekitarnya.

Dua kompi aparat kepolisian masih berjaga-jaga di kediaman Karnadi di Jalan Pajak Terusan, Kelurahan Cipadu Jaya, Kota Tangerang, Banten. Pascabentrokan, Kepolisian Daerah Metro Jaya secara bergantian mengamankan situasi di sekitar kediaman tokoh Ormas Pemuda Pancasila itu, untuk mencegah aksi anarkis susulan.

Menurut pihak keluarga, penyerangan salah satu ormas tersebut benar-benar tidak terduga. Mereka mengaku sempat terjebak di dalam rumah saat penyerangan terjadi.
Sekitar 200 orang berpakaian hitam-hitam, Rabu pekan lalu dikabarkan menyerang kediaman Karnadi tiba-tiba. Mereka membakar dua mobil, satu motor milik Karnadi. Para penyerang juga merusak kaca rumah Karnadi.(RZY)

Sumber : Metro TV
23.58 | 0 komentar | Read More
 
berita unik